Sabtu, 16 Oktober 2010 | 13:28 WIB
General Timur Pradopo, candidate for the post of Indonesia National Police chief, stands in the House of Representatives building before taking a fit-and-proper-test in Jakarta October 14, 2010. The test will assess his record and suitability for the position.
"Organisasi-organisasi garis keras ini harus dirangkul dan diajak berdialog sehingga ada titik temu dan menjelaskan kalau NKRI ini plural," ujar mantan politisi dari Partai Golkar ini, saat ditemui di acara Global Peace Leadership Conference di Hotel Grand Melia Jakarta, Sabtu (16/10/2010).
Sejauh ini organisasi-organisasi garis keras, menurut Slamet Effendi, tidak milik Islam semata, namun organisasi garis keras juga ada di agama lain dan itu harus diperhatikan.
"Kapolri ke depan harus bisa mengajak mereka duduk bersama dan berbicara soal toleransi dan perdamaian, yang penting jangan di asingkan atau dikucilkan. Direkrut semua, diajak semua untuk berbicara mainstream soal kebangsaan," katanya.
Munculya aksi kekerasan selama ini, menurut Slamet, lebih karena kurangnya komunikasi antara pihak yang berwajib serta pemerintah kepada rakyat bawah. Lebih-lebih saat ini pemerintah hanya fokus berbicara soal politik dan jabatan.
"Banyaknya gesekan dan aksi-aksi kekerasan karena faktor ekonomi dan banyaknya kemiskinan. Karena harga-harga mahal. Jadi ini menjadi PR pemerintah," ujar Slamet.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar