PMI Siagakan Relawan di Kawasan Merapi

Sabtu, 23 Oktober 2010 | 12:29 WIB

 

 

SEMARANG,  Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah sudah menyiagakan 175 relawan  dari PMI Kabupaten Magelang, PMI Kabupaten Klaten, dan PMI Kabupaten Boyolali di kawasan Gunung Merapi, menyusul status siaga dari Gunung Merapi. Sejauh ini para relawan terus memantau perkembangan status Gunung Merapi secara intensif.
Staf Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Magelang, Arief Setyo Hadi, dalam keterangan pers yang disampaikan Jumat (22/10/2010) kemarin mengatakan, pengamatan ini dilakukan relawan PMI melalui Posko PMI di Kabupaten Magelang.
Dia menyatakan, 70 relawan Satuan Penanganan Bencana (satgana) PMI Kabupaten Magelang disiagakan jika sewaktu-waktu diperlukan. PMI Kabupaten Malang menyiagakan 18 relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) yang merupakan para warga yang tinggal di lokasi dekat Gunung Merapi.
Staf Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Klaten Ahmad Dahlar menyatakan, relawan Sibat juga disiagakan terus di Barak Tegalmulyo. Mereka adalah warga yang tinggal di area lereng Gunung Merapi Kawasan Rawan Bencana (KRB) III.
PMI Kabupaten Klaten pada Kamis (21/10) lalu telah melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana Gunung Merapi dengan melibatkan 400 peserta, termasuk para warga. Dalam simulasi ini, warga dilibatkan dalam proses evakuasi ke lokasi-lokasi yang aman.
“Kami harap jika suatu waktu terjadi kondisi bencana, para warga tidak panik dan mengetahui apa yang harus dilakukan,” ujar Ahmad Dahlar.
Di Boyolali, PMI Kabupaten Boyolali juga menyiapkan 30 relawan Satgana dan 40 relawan Sibat.  Para relawan ini nantinya diutamakan untuk membantu masyarakat, mulai dari proses evakuasi warga, memberikan layanan pertolongan pertama, membuka layanan dapur umum, dan layanan kesehatan pascabencana.
 Berdasarkan laporan dari Posko PMI, terjadi peningkatan status Gunung Merapi pada Kamis malam (21/10).

DPR Bantah Jalan-Jalan di Luar Negeri

Sabtu, 23 Oktober 2010 | 11:07 WIB

 

 

Anggota Komisi X, Reni Marlinawati membantah anggapan bahwa kegiatan studi banding yang dilakukan anggota Dewan sarat jalan-jalan. Aktivitas studi banding menjadi sorotan publik menyusul besarnya anggaran yang dihabiskan. Di luar itu, hasil dari studi banding seringkali tak dirasakan manfaatnya pada perubahan kebijakan di dalam negri.

Beberapa waktu lalu, Reni termasuk dalam rombongan Komisi X yang melawat ke Afrika Selatan terkait pembahasan RUU Pramuka. Jadi, belajar atau jalan-jalan, Bu? "Ya belajar. Kalau hanya jalan-jalan capek juga, tanpa tujuan, diburu-buru waktu," kata Reni, dalam diskusi Polemik "Studi Banding atau Jalan-jalan?", di Jakarta, Sabtu (23/10/2010).

Ia mengatakan, kegiatan yang dilakukan bukan studi banding, melainkan kunjungan kerja. "Dalam melakukan kunjungan, bukan hanya materi dan substansi yang kita tuju. Ini bukan hanya kunker substantif, tapi bisa jadi feedback dari negara mereka yang kita kunjungi ke negara kita," kata anggota Fraksi PPP ini.

Pro kontra dan kritikan, secara sadar ia akui karena adanya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin sulit. "Makanya, mungkin itu alasan kunker kami ke luar negeri disoroti," ujarnya.

Lalu mengapa tetap berangkat ditengah kritik publik? Reni berdalih, UU MPR, DPR, DPD dan DPR nomor 27 tahun 2009 sudah mengatur tugas, hak dan fungsi anggota DPR. Saat ini, kata dia, tuntutan penyelesaian RUU sangat ketat.

Banyak Jamaah Haji Langgar Aturan Bagasi

Sabtu, 23 Oktober 2010 | 11:46 WIB

 

 

Bea Cukai Bandara Juanda, Sidoarjo mencatat masih banyak jamaah haji melanggar ketentuan soal barang bawaan. Akibatnya, banyak barang disita dan dimusnahkan.

Koordinator Pelaksana Bea Cukai Bandara Juanda, Andy D mengatakan, sebagian jamaah melanggar aturan tentang barang ekspor, keselamatan penerbangan, dan kesehatan.
Pelanggaran aturan barang ekspor/impor terbanyak berupa rokok yang dibawa di luar batas maksimal. "Setiap orang maksimal membawa dua slop. Lebih dari itu harus membayar pajak ekspor atau disita," ujarnya di Surabaya, Sabtu (23/10).
Sementara pelanggaran aturan keselamatan penerbangan berupa pembawaan minyak goreng dan sabun cair. Jika tidak dikemas khusus sesuai ketentuan keselamatan penerbangan, setiap orang maksimal membawa 100cc benda cair. Lebih dari itu harus ditinggalkan di bandara.
"Ada juga jamaah membawa kompor minyak tanah," tuturnya. Sementara pelanggaran aturan kesehatan berupa pembawaan aneka jenis jamu dan obat. Sebagian jamaah membawa aneka jenis jamu dan obat. "Semua barang yang tidak sesuai ketentuan akan disita," tuturnya. 

"Bakso Ariel" Laris Manis di Kalangan Artis

Sabtu, 23 Oktober 2010 | 06:41 WIB

 

 

Luna Maya mendampingi Nazriel Irham atau Ariel keluar dari Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (20/10/2010). Ariel diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bandung setelah berkas penyelidikan dinyatakan lengkap atau P-21. Sidang kasus Ariel akan digelar di Bandung. 

 

 

BANDUNG, KOMPAS.com — Vokalis band yang dulunya bernama Peterpan, Nazriel Irham alias Ariel, merupakan jajaran artis yang mempunyai nama di Tanah Air karena prestasi dan karya-karyanya. Kendati demikian, untuk urusan makanan, Ariel tetap suka makanan rakyat yang mudah ditemui di pinggir-pinggir jalan. Apa itu? Kekasih Luna Maya itu kecantol bakso sejak lama.
"Dia (Ariel) orangnya santai. Dia itu suka bakso," kata salah satu produser musik grup Peterpan, Hary Cahyo Purnomo alias Capung, saat ditemui di studio musik miliknya, yang sehalaman dengan rumahnya, di Kompleks Antapani Bougenville, Blok L nomor 2, Bandung, Jumat (22/10/2010) kemarin.
Salah satu favorit Ariel adalah bakso gerobak yang sering lewat di depan kediaman Capung. Bakso itu pun mendapat julukan "Bakso Ariel" dari para anggota band ataupun penyanyi yang diproduseri oleh Capung dan sering mendatangi studio musiknya.
Menurut Capung, bakso yang dijual itu rasanya sangat enak dan nikmat. Harganya hanya Rp 8.000 hingga Rp 12.000 per mangkuk. Biasanya, penjual bakso itu lewat di depan rumah Capung sekitar pukul 16.00 setiap hari.
Tidak hanya Ariel yang menggemari "Bakso Ariel". Artis yang sering main ke studio musik Capung juga senang melahap bakso itu. "Sampai teman-teman bilang, 'Ah, tunggu Bakso Ariel ah, soalnya enak, paling enak deh'," kata Capung berpromosi.
Ryan, vokalis band d'Masiv, juga sangat senang makan bakso itu. Menurut Capung, "Bakso Ariel" sudah menjadi menu wajib Ryan saat datang ke studio musiknya. "Sampai Ryan saja kalau take vokal di sini (studio musik), enggak peduli bagaimana yang penting harus ada 'Bakso Ariel'. Jadi, kalau ke sini, biar bagaimanapun kami harus mengontak penjual bakso, harus ada siang ini," jelasnya sambil tersenyum.
Tak mengherankan, bakso itu pun kemudian menjadi laris karena sering diborong oleh para artis yang main ke studio musik Capung.

Ayah dan Kakak bak Bersaing Memerkosa

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 13:39 WIB

 

 

PANGKALPINANG - Tragis nasib ABG yang baru duduk di SLTP ini harus mengalami depresi setelah ia digauli bapak kandungnya sendiri. Bahkan kakak tirinya pun ikut melakukan aksi amoralnya.

Sebut saja ia Kenanga (14). Kejadian tragis ini bermula di bulan ramadhan dimana Kenanga yang ingin merayakan lebaran dengan baju baru mengunjungi bapak kandungnya yang ada di desa Permis.

Kedatangan Kenanga pada September lalu sudah menjadi perjalanan dan kunjungan rutinnya. Dimana hampir setiap tahun tepatnya empat tahun terakhir setelah kedua orang tuanya berpisah, Kenanga mengunjungi sang ayah untuk meminta uang sekedar beli baju buat lebaran.

Namun tahun ini menjadi tahun terakhir bagi Kenanga menemui sang ayah. Kejadian yang menimpanya membuat ia harus dirawat selama tiga malam di RSJ Sungailiat karena depresi yang dialaminya.

Kejadian itu tepatnya terjadi pada 5 September sekitar pukul 01.30 wib. dini hari. Ketika Kenanga yang sedang tidur dibangunkan oleh ayahnya MH (54) dan diajak ke hutan yang berjarak kurang lebih 100 meter dengan waktu lebih dari 10 menit. Di hutan itulah Kenanga diperkosa ayah kandungnya.

"Malem-malem ku dibangun, diajak ke hutan dak jauh dari rumah. Di hutan itulah ayah maksaku, ku diancam." ungkap Kenanga ketika dimintai keterangan di SPK Polda Babel. Sabtu (16/10/2010) didampingi penasihat hukum Hendra, Hellyda Atika beserta Adhystia.

Setelah selesai menyalurkan hasratnya. Kenanga pun diajak pulang oleh sang ayah dan masih sempat diajak sahur.

Pengakuan Kenanga bukan MH saja yang telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya akan tetapi ada Ar (24) yang merupakan kakak tiri korban juga telah melakukan hal yang sama pada dirinya satu hari sebelum ia digauli sang ayah kandung.

Malam Sabtu, ketika ia masih nonton TV sekitar pukul 21.00 WIB. ia didekati kakak tirinya dan dipaksa melakukan hubungan intim. Namun Kenanga tidak menceritakan kejadian tersebut, malam setelah kejadian dengan kakak tirinya, Kenanga diperkosa bapak kandungnya.

Hendra SH kuasa hukum keluarga Kenanga mengatakan bahwa tadi malam telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku.

"Tadi malam kami menemani klien kami, Kenanga untuk menunjuk pelaku dan langsung diadakan olah TKP. Kenanga yang masih ingat tempat kejadian perkara langsung menunjukkan tempat kejadian yang menimpanya," ungkap Hendra.

Hendra juga menambahkan jika kedua pelaku sudah diamankan di polda Kep. Babel. Akan tetapi pelaku masih tidak mengakui jika ia telah menodai putri kandungnya.

6 Isu Kontroversial Pemerintahan SBY

Sabtu, 16 Oktober 200:54 WIB

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Berikut ini beberapa isu yang menjadi kontroversi dalam setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

1. KASUS CENTURY  
  
Kasus penyelamatan Bank Century yang terjadi pada November 2008 atau saat pemerintahan SBY-JK. Kasus Century ditengarai merugikan negara.
  
Isu itu terus berkembang dan puncaknya DPR membuat Panitia Hak Angket Century atau lebih dikenal Pansus Century pada 4 Desember 2009 saat pemerintahan SBY-Boediono.
  
Pansus dibubarkan pada 24 Februari 2010 dengan pandangan akhir masing-masing fraksi partai politik di DPR. Hanya Partai Demokrat dan PKB yang menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penyelamatan Bank Century tersebut. Dalam rekomendasinya, kasus ini tetap diteruskan pada aparat penegak hukum, tetapi hingga kini masih terkatung-katung.
  
"Kasus ini menjadi hantu politik yang sewaktu-waktu bisa bangun," kata anggota DPR Fraksi PKS, Andi Rahmat. Akibat dari isu ini adalah terpentalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari Kabinet Indonesia Bersatu II.
  
Sebelum mengundurkan diri, Sri Mulyani sempat bersitegang dengan Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Umum Golkar.

2. KASUS KRIMINALISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
  
Isu ini bermula dari wacana yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang KPK sebagai lembaga "superbody". Hal itu tampaknya mendapatkan sorotan negatif dari media-media, apalagi saat itu kasus Ketua KPK Antasari Azhar sedang disidangkan dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnein. Hal itu membuat polemik antara fakta dan rekayasa terhadap kasus tersebut.
  
Akhirnya Antasari diberhentikan secara tetap dari jabatannya pada tanggal 11 Oktober 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah diberhentikan sementara pada tanggal 6 Mei 2009.
  
Pada 11 Februari 2010, Antasari divonis hukuman penjara 18 tahun karena terbukti bersalah turut serta melakukan pembujukan untuk membunuh Nasrudin Zulkarnaen.
  
Isu itu belum selesai karena kemudian muncul adanya penahanan anggota KPK Bibit Samad Riyanto dan Candra M Hamzah yang dituduh telah menerima suap.
  
Namun, hingga kini hal itu tidak bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian yang justru memberikan informasi yang berubah-ubah terkait dengan alat bukti penyadapan untuk penangkapan keduanya.
  
Bahkan, kepolisian lebih dipermalukan dengan pemutaran percakapan Anggodo dan Yuliana Gunawan pada 3 November 2009. Kasus ini kemudian merembet dengan perseteruan KPK dan kepolisian dan yang memunculkan sebutan "cicak lawan buaya".
  
Salah satu akibat dari kasus ini adalah kemunculan Satgas Mafia Hukum. Isu kriminalisasi KPK hingga kini belum selesai karena masih adanya hambatan hukum terkait status Bibit Samad Riyanto dan Candra M Hamzah yang telah ditetapkan menjadi tersangka.

3. KASUS MAFIA PAJAK
  
Hal ini bermula dari pengungkapan oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duadji, tentang adanya mafia pajak yang melibatkan aparat pajak Gayus Tambunan, oknum kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya.

4. SEKRETARIAT GABUNGAN
  
Sekretariat Gabungan (Setgab) merupakan perhimpunan partai koalisi yang diketuai oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan ketua pelaksana harian oleh Aburizal bakrie. Setgab didirikan untuk menjembatani antara eksekutif dan politik di legislatif. Setgab menimbulkan kontroversi karena sering kali dinilai memiliki kewenangan layaknya pemerintah. Di antara anggota Setgab yang terdiri dari enam partai koalisi juga terjadi ketidaknyamanan, terutama terhadap kepemimpinan Golkar. Hingga kini isu ini masih terus berlangsung.

5. KONFLIK PERBATASAN DENGAN MALAYSIA
  
Masalah perbatasan dengan Malaysia bersifat laten dan bisa menonjol sewaktu-waktu, tetapi temporer. Isu ini pernah menyita perhatian publik ketika petugas Dinas Kelautan Indonesia ditangkap oleh Kepolisian Diraja Malaysia di Perairan Tanjung Berikat.
  
Gelora nasionalisme di masyarakat menguat sehingga membuat Presiden harus berpidato di Markas TNI untuk masalah ini.

6. ISU JAKSA AGUNG
   
Munculnya isu itu berawal dari pengajuan uji materiil UU terkait pengangkatan Jaksa Agung Hendarman Supandji oleh Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan, Hendarman Supandji tidak sah lagi menjadi Jaksa Agung.

SBY-Boediono Sama-sama "Pedal Rem"

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 12:29 WIB

 

 

SBY-Boediono dalam sebuah kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2009.

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampirsetahun mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepak terjang Wakil Presiden Boediono dikritisi. Pengamat Ekonomi UI, Faisal Basri dan pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, menilai, Boediono belum memainkan perannya secara maksimal. Keduanya sependapat, jika dibandingkan Jusuf Kalla, Boediono dianggap kurang "aktif".

Hal itu dilontarkan keduanya dalam diskusi "Setahun SBY-Boediono", di Jakarta, Sabtu (16/10/2010). "Peran Wapres seperti apa? Harus lebih terlihat agar bisa memaksimalkan kinerja. Jaman Pak JK, perannya jelas. Beliau sangat aktif. Peran seperti, perlu dilakukan Pak Boediono," kata Faisal.

Peran aktif Wapres, menurutnya, bisa mendorong gerak seluruh elemen kabinet dan pemerintahan sehingga lebih maksimal.

Sementara itu, Burhan mengatakan, jarangnya Boediono tampil di publik sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan JK selama mendampingi SBY tahun 2004-2009. Hal ini mengakibatkan jauhnya gap popularitas antara Boediono dan SBY yang menurut survei LSI mencapai 53 persen.

"Sedangkan dulu, gap antara SBY dan JK paling hanya 2-3 persen," ujarnya. Karakteristik SBY dan JK juga dinilai unik sehingga bisa saling melengkapi. JK sering diidentikkan dengan karakter "pedal-gas", sedangkan SBY "pedal-rem".

Sedangkan SBY dan Boediono, dalam pandangan Burhan, sama-sama berkarakter "pedal-rem". "Tetapi, pilihan terhadap Pak Boeidono tidak salah. Sebenarnya akan klop kalau yang dipilih menteri yang punya karakter pedal gas. Sayangnya, banyak menteri yang cenderung cari aman. Jadi enggak jalan-jalan. Ini menimbulkan gap ekspektasi publik yang tinggi. Persoalan ini seharusnya bisa diatasi oleh pemerintah," kata Burhan.

PDK Lantik Kepengurusan DPN

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 13:27 WIB

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sayuti Asyathri melantik kepengurusan Dewan Pengurus Nasional nya di Jakarta, Sabtu (16/10/2010).

"Kepengurusan DPN PDK memang ramping, namun diharapkan akan bekerja lebih profesional," ujar Sayuti dalam sambutannya seusai melantik kepengurusan DPN PDK.

Kepengurusan ini, menurut Sayuti, akan bekerja dalam langkah yang nyata dan tidak perlu . Misalnya, PDK akan menyiapkan tim pembersihan kali di Jakarta. "Kalau setiap minggu ada 50-100 orang melakukan kerja bakti bersama pemuda da masyarakat setempat, maka masyarakat pasti akan melihat bahwa kemarahan kita tidak ditujukan pada pemerintah yang memang tidak mampu, tetapi pada diri kita sendiri yang tidak melakukan sesuatu," ujar Say

Kapolri Harus Rangkul Ormas Garis Keras

Sabtu, 16 Oktober 2010 | 13:28 WIB

 

 

General Timur Pradopo, candidate for the post of Indonesia National Police chief, stands in the House of Representatives building before taking a fit-and-proper-test in Jakarta October 14, 2010. The test will assess his record and suitability for the position.

 

 

"Organisasi-organisasi garis keras ini harus dirangkul dan diajak berdialog sehingga ada titik temu dan menjelaskan kalau NKRI ini plural," ujar mantan politisi dari Partai Golkar ini, saat ditemui di acara Global Peace Leadership Conference di Hotel Grand Melia Jakarta, Sabtu (16/10/2010).

Sejauh ini organisasi-organisasi garis keras, menurut Slamet Effendi, tidak milik Islam semata, namun organisasi garis keras juga ada di agama lain dan itu harus diperhatikan.

"Kapolri ke depan harus bisa mengajak mereka duduk bersama dan berbicara soal toleransi dan perdamaian, yang penting jangan di asingkan atau dikucilkan. Direkrut semua, diajak semua untuk berbicara mainstream soal kebangsaan," katanya.

Munculya aksi kekerasan selama ini, menurut Slamet, lebih karena kurangnya komunikasi antara pihak yang berwajib serta pemerintah kepada rakyat bawah. Lebih-lebih saat ini pemerintah hanya fokus berbicara soal politik dan jabatan.

"Banyaknya gesekan dan aksi-aksi kekerasan karena faktor ekonomi dan banyaknya kemiskinan. Karena harga-harga mahal. Jadi ini menjadi PR pemerintah," ujar Slamet.

PKS Tak Khawatir Dikaitkan Terorisme

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 11:03 WIB

 

 

Anis Matta, Sekjen DPP PKS

 

 

MEDAN, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tidak khawatir jika partai itu dikaitkan dengan berbagai aksi terorisme yang belakangan marak terjadi di Tanah Air termasuk di Sumatera Utara.

"Kita sama sekali tidak khawatir," ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta seusai pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) II PKS Sumut di Medan, Jumat (8/10) malam.

Menurut dia, pihaknya sama sekali tidak khawatir karena "track" (jejak) partai itu sudah jelas sejak awal.

"PKS sama sekali tidak khawatir dikait-kaitkan dengan terorisme karena sejak awal ’track’ kita sudah sangat jelas, sudah jelas sejak awal berdirinya," katanya.

Hanya saja, menurut Wakil Ketua DPR itu, pemerintah harus segera menemukan cara yang lebih pas terhadap kelompok-kelompok garis keras yang ada di antara umat Islam guna meredam berbagai aksi terorisme.

"Kita lihat pemerintah perlu menemukan cara yang lebih untuk kelompok-kelompok garis keras di umat Islam dewasa ini. Perlu dialog lebih banyak dengan mereka untuk memahami masalah mereka," ujarnya.

Anis Matta berpendapat, masalah utama bangsa ini adalah masalah ekonomi dan semua itu merupakan akar masalah terorisme. "Akar persoalan terorisme itu bukan masalah pemahaman keagamaan, tetapi masalah ekonomi," tegasnya.

Ia juga menekankan, stigma teroris identik dengan Islam sangat tidak bisa diterima, termasuk jika dikaitkan dengan ciri-ciri mereka yang senang memelihara jenggot.

"Banyak orang kini suka memelihara jenggot, termasuk mereka yang bukan Muslim. Jadi, PKS sama sekali tidak khawatir," ujar Anis Matta

Politik Indonesia Dilanda Wabah Narsisme

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 11:23 WIB

 

 

 

Wakil Ketua DPR sekaligus anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta.

 

 

MEDAN, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta berpendapat, dunia politik Indonesia dewasa ini tengah dilanda sebuah fenomena aneh yang disebutnya "wabah" narsisme.
  
"Di dunia politik kita kini terlalu banyak narsisnya, yang kemudian memunculkan politik pencitraan," katanya dalam pidato politik pada pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara di Medan, Jumat (8/10/2010) malam.

Pada kesempatan yang juga dihadiri, antara lain, Gubernur Sumut Syamsul Arifin, Wakil Gubenur Gatot Pujo Nugroho, Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah serta sejumlah pemimpin parpol dan tokoh masyarakat itu, ia menyebutkan, sikap politik yang narsis justru tidak produktif bagi bangsa dan negara.
"Politik semacam ini cenderung suka memperlihatkan kita ini selalu sibuk, telah banyak berbuat dan senang disanjung untuk hal-hal yang tidak kita lakukan. Kita mempertontonkan kesibukan, tetapi sesungguhnya kita tidak produktif," katanya.

Menurut Anis yang juga Wakil ketua DPR, bangsa Indonesia akan mampu menghasilkan sesuatu yang besar jika politik narsis dihilangkan.

"Jika narsisme bisa dihilangkan, Insya Allah kita akan memiliki obsesi yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara ini," ujarnya.

Pada bagian lain ia mengatakan, dunia politik di Indonesia dewasa ini juga dihinggapi "penyakit" cepat puas dan cenderung selalu merasa diri sendiri lebih hebat dibanding yang lain.

"Kita juga selalu bangga dengan prestasi-prestasi kecil, kemudian cepat puas dan merasa pantas dihargai lebih. Dunia politik kita kini juga dihinggapi ’penyakit’ semacam ini," katanya.

Ia mengaku pernah dimintai saran oleh seorang kepala daerah di Yogyakarta yang akan didaulat menerima penghargaan sebagai pahlawan antikorupsi, apakah harus diterima atau tidak.

"Saya sarankan untuk ditolak karena apa yang telah beliau lakukan (komit dengan antikorupsi) merupakan hal yang sangat biasa dan tidak perlu dihargai sedemikian rupa. Seseorang bisa disebut pahlawan jika dia orang biasa tetapi mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa," katanya.

Presiden Tunda Kunjungan ke Wasior

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 13:33 WIB

 

 

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di Ruang VIP Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa (5/10/2010) siang terkait pembatalan lawatannya ke negeri Belanda.

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan alasan untuk memberi kesempatan bagi tim tanggap darurat agar fokus menyelesaikan tahap awal penanganan korban, proses evakuasi dan tanggap darurat lainnya, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuda kunjungannya ke lokasi bencana di kota Wasior Provinsi Papua Barat.

Hal itu diungkapkan oleh jubir presiden Julian Aldrin Pasha kepada Kompas Sabtu (9/10/2010) siang ini.  Sebelumya, presiden berencana meninjau ibukota Teluk Wondama yang diterjang banjir bandang tersebut pada Minggu pagi besok. Semula, kunjungan presiden dilakukan hingga Selasa.

"Ya benar , presiden menunda mengunjungi korban bencana banjir bandang Wasior, karena presiden ingin memberi kesempatan bagi tim untuk menyelesaikan tahap awal pascabencana tersebut. Presiden tidak ingin kedatangannya justru menjadi beban bagi aparat yang sedang bekerja keras untuk menangani korban yang tertimbun ataupun yang sedang dalam pencarian serta proses evakuasi," ujar Julian.Presiden, lanjut Julian, menjadwalkan kembali kunjungannya ke Wasior pada Rabu (13/10/2010) hingga Jumat mendatang. "Berangkatnya mungkin pada Rabu atau Kamis, ujarnya.

Julain menambahkan, pada Jumat malam kemarin saat bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, presiden mendapat masukan bahwa tim penanggulangan sedang memprioritaskan penanganan dan pertolongan korban.

"Jadi, presiden sangat mengerti untuk terpakasa menunda peninjauan tersebut," ungkapnya.

Julain menambahkan, secara bercanda Syamsul Ma'arif menyatakan, sebetulnya presiden SBY tidak perlu datang pun tidak apa-apa, Yang penting adalah bantuan presiden yang ditunggu-tunggu.

Namun, presiden menanggapi, selain bantuan, dirinya harus hadir dan berada di tengah-tengah korban. yang memerlukan perhatian dari dirinya selaku kepala pemerintahan.

Lebih jauh, Julian mengatakan bahwa bantuan presiden senilai Rp 2 Miliar dalam bentuk pakaian, makanan, selimut dan lain-lainnya sudah dikirimkan dan diterima tim penanggulangaan bencana.

"Semula dengan kunjungan Minggu besok, presiden menggunakan 2 KRI TNI AL yang mengangkut  bantuan tambahan serta rombongan.  Dua kapal tersebut akan langsung berlayar menuju teluk Wondama, namun transit terlebih dahulu di Manokwari," ujarnya

Akan tetapi, presiden tidak jadi berangkat besok. Presiden hanya akan berangkat dengan satu KRI saja, sedangkan KRI yang memuat bantuan tetap akan diberangkatkan besok pagi, demikian Julian.

Negeri Rawan Bencana, BNPB-nya Minim

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 11:53 WIB

 

 

Banjir dan longsor yang terjadi di Wadior, Papua, pada 4 Oktober 2010 menyebabkan 95 orang meninggal dan puluhan dinyatakan hilang. Lebih dari 800 orang dilaporkan terluka.

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak bisa dipungkiri lagi, Indonesia adalah negara rawan bencana. Berbagai fakta dan hasil riset sudah menunjukkan negara kepulauan ini kerap dilanda bencana alam. Namun, skenario pengurangan risiko dan penanganan bencananya 'jongkok'. Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didaulat untuk bertanggung jawab pun belum terbentuk secara merata di provinsi maupun kabupaten.

Kepala Konsorsium Pengurangan Risiko Bencana Dadang Sudardja mengatakan, dari seluruh provinsi, baru 16 provinsi yang sudah memiliki BNPB. Sementara itu, dari sekitar 500 kabupaten di seluruh Indonesia, baru 21 daerah yang memiliki BNPB.

"Pemerintah memang sudah memasukkan mitigasi bencana dalam rencana pembangunan. Sudah ada tapi lambat dalam implementasinya," ungkapnya dalam diskusi mingguan Polemik di WarungDaun Cikini, Sabtu (9/10/2010).

Minimnya BNPB di daerah, kata Dadang, menyebabkan penanganan bencana belum dapat dioptimalkan hingga saat ini sehingga sulit untuk merespon peristiwa dengan cepat.

Dadang juga mengatakan, Indonesia belum memiliki skenario untuk memperlemah risiko bencana, sehingga memudahkan penanganan di lapangan. Misalnya, jika mengetahui Jakarta rawan banjir, maka pemerintah harus mempersiapkan dengan baik infrastruktur penanganan bencana, peta evakuasi serta edukasi ke warga masyarakat dalam menghadapi bencana. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada.

Staf Ahli Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengatakan, memang UU mengamanatkan setiap kabupaten harus memiliki jaringan BNPB. Pemerintah sedang mendorong pembentukan di kabupaten dan provinsi yang belum. Meski demikian, sampai saat ini, Pemda juga diminta untuk menjalankan sistem penanganan yang efektif.

"Pemerintah memberikan asistensi untuk pembentukan badan-badan itu. Kami akui banyak kabupaten yang belum terbentuk, tapi kami dorong mereka untuk konsolidasi," katanya

ICW Kecam MA

Jumat, 8 Oktober 2010 | 17:29 WIB

 

 

 

Frans Agung Emerson Yuntho

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus Bibit Samad Riyanto-Chandra M Hamzah. MA menolak PK yang diajukan Kejaksaan Agung atas putusan praperadilan yang membatalkan Surat Keputusan Penghentian Perkara (SKPP) yang dikeluarkan Kejagung untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra.

"Kita mengecam putusan MA. Hal ini akan memperkuat penilaian masyarakat bahwa MA tidak memiliki komitmen pemberantasan korupsi dan tidak mendukung kinerja KPK. Apalagi dalam catatan ICW sebelumnya, MA dan jajaran pengadilan di bawahnya dikenal sebagai lembaga yang banyak membebaskan para koruptor," tegas Wakil Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho kepada Tribunnews.com di Jakarta, Jumat (8/10/2010).

Peneliti ICW Febry Diansyah juga menyatakan hal serupa. "Kita mengecam putusan MA karena mengesampingkan rasa keadilan publik dan kepentingan umum untuk memperkuat KPK," tegas Febry.

Menurut Febry, MA menerapkan standar ganda saat memutus perkara Bibit-Chandra. "MA pernah memutus perkara PK yang diajukan oleh jaksa. Jadi, jika MA tdk menyatakan NO (tidak dapat menerima), setidaknya substansi kasus bisa dibuka," lanjut Febry.

Ditambahkan Emerson, MA menafikan putusan MK dan Pengadilan Tipikor yang menyebutkan adanya rekayasa dan bukti-bukti yang diajukan untuk kriminalisasi Bibit Candra adalah bukti yang tidak kuat.

"MA bersama dengan kepolisian dan kejaksaan juga dapat dinilai masyarakat sebagai bagian dari upaya pelemahan KPK. Proses kriminalisasi terhadap Bibit Candra seharusnya tidak perlu diproses secara hukum," tegas Emerson.

HUT ke-9 Partai Demokrat

Sabtu, 9 Oktober 2010 | 12:22 WIB

remigius septian

Sekjen Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono menyalami para peserta pengobatan gratis di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, Sabtu (9/10/2010) siang. Acara ini digelar untuk memperingati HUT ke-9 Partai Demokrat. Seperti acara partai lainnya, dalam acara ini pun Partai Demokrat menyelipkan janji-janji politiknya.

TERKAIT:

• Pulau Panggang Juga Ingin Obat Gratis
• Inilah Janji Demokrat untuk Pulau Seribu
• Warga Pramuka Sambut Para Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengadakan acara bakti sosial di kawasan Jelambar, Jakarta Barat, Sabtu (9/10/2010). Bakti Sosial ini diadakan untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-9 Partai Demokrat.
Sekjen Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono atau yang biasa disapa Ibas, ikut hadir untuk mewakili Partai Demokrat dalam bakti sosial ini. Bakti sosial ini digelar dalam bentuk pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar komplek Wijaya Kusuma, Jelambar. Sekitar 500 orang ikut serta dalam pengobatan gratis ini.
Dalam orasinya Ibas menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan suatu bentuk kecintaan Demokrat kepada masyarakat. "Daripada mengkritisi isyu-isyu yang tidak populer lebih baik berbuat langsung ke masyarakat seperti ini," ujarnya.
Namun, seperti kebanyakan acara yang digelar partai-partai politik lainnya, Demokrat dalam acara ini juga mengumbar pesan-pesan dan janji-janji politiknya.